Menjelang Kongres XX di Kendal, IPPNU Jateng Tegaskan Gerakan Harus Jawab Tantangan Pelajar Perempuan
Ketua PW IPPNU Jawa Tengah, Dwi Sangita, menilai bahwa tantangan yang dihadapi oleh pelajar perempuan di era modern semakin kompleks. Isu-isu krusial seperti pemerataan akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, maraknya perkawinan anak, kesehatan reproduksi, hingga kerentanan dan kejahatan di ruang digital harus menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan IPPNU ke depan.
"Pelajar Perempuan hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. IPPNU harus mampu membaca persoalan tersebut secara kritis dan menghadirkan gerakan yang relevan dengan kebutuhan mereka," ujar Sangita, Jumat (9/10/2026).
Kongres Jangan Sekadar Formalitas Laporan dan Regulasi
Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres XX, PW IPPNU Jateng mendorong agar forum permusyawaratan tertinggi IPPNU tersebut tidak terjebak pada agenda rutin semata, seperti pergantian kepemimpinan atau laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Menurut Sangita, Kongres XX merupakan momentum strategis untuk melakukan evaluasi total sekaligus merumuskan langkah taktis atas berbagai masalah yang dihadapi kader di akar rumput.
Ia menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang di satu sisi membuka ruang belajar luas, namun di sisi lain membawa ancaman nyata berupa cyberbullying, pelecehan digital, dan kekerasan berbasis gender siber (KBGO).
Untuk merespons hal itu, IPPNU dinilai perlu memperkuat tiga pilar utama:
Penguatan Kaderisasi yang adaptif terhadap zaman.
Peningkatan Literasi Digital bagi kader dan pelajar secara masif.
Edukasi Perlindungan Perempuan berbasis kolaborasi lintas sektor (pesantren, sekolah, keluarga, dan masyarakat).
Seluruh langkah tersebut, lanjut Sangita, tetap harus berpijak pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dengan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keselamatan pelajar perempuan.
Serap Aspirasi dari Ranting hingga Pusat
Guna melahirkan gerakan yang berdampak nyata, Sangita menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh kader dari tingkat Pimpinan Anak Ranting (PAR), Ranting (PR), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Cabang (PC), hingga Pimpinan Wilayah (PW) dalam perumusan kebijakan di Kongres.
Jangan sampai keputusan di tingkat pusat jauh dari realitas yang dihadapi kader di lapangan. Kongres harus menjadi ruang yang mendengar, bukan sekadar ruang untuk berbicara. Aspirasi kader perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang manfaatnya dapat dirasakan," tegasnya.
Ia berharap Kongres XX di Kendal tidak berhenti pada lembaran rekomendasi tertulis semata, melainkan melahirkan program kerja konkret yang memiliki arah pelaksanaan jelas, pembagian peran yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkala.
Mewujudkan Organisasi yang Inklusif dan Akuntabel
Bagi PW IPPNU Jateng, indikator keberhasilan kongres bukan sekadar figur pemimpin yang terpilih, melainkan bagaimana organisasi mampu menjawab kebutuhan konkret para pelajar dan kader.
"Legacy terpenting dari kongres adalah terbangunnya organisasi yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Masa depan IPPNU harus dibangun bersama seluruh kader agar setiap keputusan benar-benar membawa perubahan positif bagi pelajar perempuan," pungkas Sangita.
Pewarta: Septy Aisah